Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 01:12 WIB

Pakistan Bakal Adukan Isu Kashmir ke PBB

Rabu, 7 Agustus 2019 | 10:33 WIB
Pakistan Bakal Adukan Isu Kashmir ke PBB
PM Pakistan Imran Khan - (Foto: voa)

INILAHCOM, Islamabad--Perdana Menteri Pakistan Imran Khan bertekad menyampaikan kepada pihak yang menangani kepentingan global, termasuk Dewan Keamanan PBB, sehari setelah India mencabut status khusus wilayah Kashmir yang disengketakan dan diklaim sepenuhnya oleh kedua negara.

India menambahkan ketentuan khusus dalam konstitusinya pada tahun 1949, memberikan otonomi kepada wilayah Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan wilayah itu memiliki konstitusi sendiri, bendera terpisah dan kebebasan terkait semua hal kecuali urusan luar negeri, pertahanan, dan komunikasi.

Pemerintah India, yang dipimpin nasionalis Hindu, hari Senin (5/8/2019) membatalkan ketentuan konstitusi itu.

Perdana Menteri Khan kepada sidang darurat parlemen Pakistan mengatakan tindakan India itu akan meningkatkan pemberontakan yang sedang berlangsung di wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim, dan ketegangan berikutnya bisa memicu perang lagi antara kedua negara bersenjata nuklir itu.

"Jika kita berperang sampai tetes darah terakhir, perang macam apa itu? Itu akan menjadi perang di mana tidak akan ada pemenang, semua orang akan menjadi pecundang. Implikasinya akan berdampak pada seluruh dunia dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah saya harus melakukan pemerasan dengan senjata nuklir. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Saya mengharapkan akal sehat, mengharapkan yang terbaik namun siap menghadapi yang terburuk. Apakah dunia siap menghadapi yang terburuk?" tanya Khan.

Khan mengatakan, ia mengimbau PBB dan badan-badan dunia lainnya untuk melakukan intervensi.

Partai Perdana Menteri India Narendra Modi, Bharatiya Janata (BJP), sejak lama mengkampanyekan diakhirinya status khusus yang diberikan kepada Kashmir dengan alasan status itu menghambat pembangunan dan mendorong kaum muda di sana untuk bergabung dengan gerilyawan yang memerangi pemerintahan India.

Pakistan langsung mengecam dan menolak pengumuman India pada hari Senin itu, menyebutnya "langkah ilegal."

Para komandan militer senior di negara itu mengadakan pertemuan khusus hari Selasa untuk meninjau situasi keamanan setelah langkah kontroversial India. Militer Pakistan dalam sebuah pernyataan mengatakan Islamabad tidak pernah mengakui ketentuan yang dicabut India itu karena merupakan bagian dari apa yang dikatakan upaya "palsu" India untuk melegalkan "pendudukannya" atas Kashmir.

Demonstrasi anti-India juga pecah, Selasa di kota-kota sepertiga wilayah Kashmir yang secara administratif dikelola Pakistan dan di beberapa kota besar Pakistan. [voa/lat]

Komentar

Embed Widget
x