Find and Follow Us

Minggu, 15 Desember 2019 | 10:19 WIB

Anak-anak di Suriah Minta Pemboman Diakhiri

Rabu, 7 Agustus 2019 | 10:17 WIB
Anak-anak di Suriah Minta Pemboman Diakhiri
(Foto: voa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jenewa--Sekitar 3 juta warga sipil di Idlib dan daerah sekitarnya terjebak kekerasan, sepertiga dari mereka adalah anak-anak. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) melaporkan, situasi itu sangat mengerikan bagi semua orang, terutama untuk anak-anak.

Pasukan pemerintah Suriah yang didukung sekutu mereka, Rusia, melancarkan serangan militer yang sengit untuk merebut kembali Idlib, kubu terakhir pemberontak di Suriah.

Juru bicara OCHA Jens Laerke mengatakan banyak dari anak-anak yang terjebak kekerasan ini tidak tahu apa-apa selain perang.

"Koordinator bantuan darurat kami, Mark Lowcock, pekan lalu berbicara melalui tautan video dengan sebagian dari mereka, dan mereka memberitahunya bahwa mereka takut, terlantar, dan bahwa mereka serta sekolah mereka dibombardir dan mereka menginginkan pemboman dihentikan. Jika suara putus asa anak-anak ini memiliki nilai atau bobot, maka melancarkan lebih banyak penembakan, lebih banyak serangan udara dan lebih banyak kekerasan adalah jawaban yang salah," kata Laerke, seperti dilaporkan VOA dari Jenewa, Swiss, Rabu (7/8/2019).

PBB melaporkan 440 ribu orang terlantar di provinsi Idlib dan sejak akhir April, setidaknya 450 warga sipil, banyak dari mereka adalah anak-anak, tewas. Laerke mengatakan banyak infrastruktur penting - sekolah, rumah sakit, pasar, tempat ibadah--telah dibom dalam periode ini.

Kepada VOA, ia mengatakan, beberapa dari rumah-rumah sakit itu dibom setelah koordinat, yang menunjukkan lokasi fasilitas-fasilitas itu, diketahui Rusia dan Suriah.

"Kami telah mengoperasikan mekanisme peredam konflik. Terjadi banyak perdebatan tentang keampuhan mekanisme itu apakah benar-benar, khususnya, melindungi fasilitas kesehatan. Terus terang, ini adalah pertanyaan terbuka, apakah mekanisme ini harus dan akan berlanjut," tambahnya.

Laerke mengatakan PBB berkonsultasi dengan mitra-mitra LSM yang memberi rincian itu kepada pihak-pihak yang bertikai. Apakah program itu berlanjut atau tidak, ia mencatat, undang-undang kemanusiaan internasional menganggap serangan terhadap fasilitas medis, dengan alasan apa pun, adalah kejahatan perang. [voa/lat]

Komentar

x