Find and Follow Us

Senin, 22 Juli 2019 | 06:30 WIB

Pengungsi Rohingya Hadapi Masa Depan Tak Pasti

Selasa, 12 Maret 2019 | 08:05 WIB
Pengungsi Rohingya Hadapi Masa Depan Tak Pasti
(Foto: VoaNews)

INILAHCOM, Jenewa--Seorang penyelidik khusus yang memantau situasi HAM di Myanmar memperingatkan bahwa minoritas Muslim Rohingya di negara itu menghadapi masa depan yang tidak menentu. Nasib mereka tak jauh beda dengan ratusan ribu pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Cox's Bazar, Bangladesh, karena kekerasan.

Hampir satu juta pengungsi Rohingya hidup dalam kondisi penuh sesak dan jorok di Cox's Bazar, Bangladesh. Sebagian besar menuju ke sana pada Agustus 2017 untuk menghindari kekerasan dan penganiayaan di Myanmar.

Penyelidik khusus Yanghee Lee, seperti dilaporkan VOA, Selasa (12/3/2019), mengatakan penerimaan terhadap mereka semakin berkurang dan situasi masih terlalu berbahaya untuk kembali ke kampung halaman mereka di Myanmar.

Lee mengatakan kondisi di Myanmar sendiri belum membaik untuk orang Rohingya yang masih menetap di negara bagian Rakhine. Dia sangat prihatin tentang masa depan mereka dan juga masa depan orang-orang yang melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain.

"Saya menjadi takut dengan situasi Rohingya yang semakin terinternasionalisasi, dengan deportasi dari India dan Arab Saudi baru-baru ini, serta kedatangan kapal di Malaysia minggu lalu. Kedatangan kapal itu sangat mengkhawatirkan; itu menggambarkan situasi orang-orang yang putus asa yang memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya, seperti krisis kapal tahun 2015, yang tidak boleh diulang," kata Lee.

Peristiwa itu merujuk pada ribuan orang Rohingya yang berangkat karena takut akan kehidupan mereka dari Teluk Benggala tahun 2015 dengan kapal-kapal yang tidak layak berlayar. Banyak yang terdampar di laut dan mati.

Lee mengatakan dia juga prihatin dengan rencana yang diusulkan oleh otoritas Bangladesh untuk memindahkan 23.000 pengungsi Rohingya dari kamp-kamp di Cox's Bazar ke sebuah pulau di Teluk Benggala, yang dia khawatirkan mungkin benar-benar tidak layak huni.

Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jenewa, Kyaw Moe Tun, menyebut laporan Yanghee Lee bias. Dia menuduh Lee tidak mematuhi kode perilaku yang sesuai dan yang mengatakan Myanmar akan menghentikan kerjasama dengannya.

Kyaw Moe Tun mengatakan negaranya telah memulai reformasi ekonomi dan hak asasi manusia. Dia mengatakan pemulangan pengungsi Rohingya harus dimulai secepatnya.

"Semua pemulangan akan dilakukan dengan cara yang aman dan bermartabat," katanya. [voa/lat]

Komentar

Embed Widget
x