Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 17 Januari 2019 | 09:12 WIB

Manifestasi Islam dalam Bela Negara

Oleh : Opini: Mohamad Fadhilah Zein | Kamis, 20 Desember 2018 | 12:56 WIB

Berita Terkait

Manifestasi Islam dalam Bela Negara
(Foto: Istimewa)

PEMERINTAH telah menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara (HBN). HBN dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2006. Ditetapkannya HBN pada 19 Desember sebagai pengingat sejarah lahirnya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Presiden Sukarno memberi mandat kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera.

Mengapa Sjafruddin Prawiranegara? Menurut Mohammad Hatta, dipilihnya putra Banten itu dengan pertimbangan sebagai sosok paling cakap dan cepat bergerak. Pada waktu itu, Sjafruddin berusia 37 tahun, usia yang dinilai tepat untuk mengemban sebuah jabatan strategis.

Problemnya, ketika pasukan Belanda menyerbu Yogyakarta, kawat Sukarno tentang PDRI tidak sampai kepadanya. Hal itu disebabkan tentara penjajah menghancurkan stasiun radio dan kantor telekomunikasi. Belanda pun menangkap Sukarno, Muhammad Hatta dan sejumlah pejabat kabinet lainnya. Akibatnya, rencana memindahkan ibukota dari Yogyakarta ke Sumatera pun tidak kesampaian.

Sjafruddin mampu membaca situasi darurat meski surat yang ditujukan kepadanya tidak sampai. Dia kemudian berinisiatif menjalankan PDRI dengan sejumlah tokoh nasional di Sumatera, salah satunya Teuku Mohammad Hassan yang kala itu menjabat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera. Sebelumnya, pembahasan PDRI memang sudah dilakukan jauh-jauh hari dalam sidang kabinet di Yogyakarta.

Ketika menentukan siapa yang harus memimpin PDRI, timbul keraguan dalam diri Sjafruddin. Hal itu tidak lain karena dia bukan yang paling senior, karena masih ada Teuku Mohammad Hasan yang lebih tua secara usia dan lebih tinggi dalam jabatan. Namun, hasil sidang memutuskan Sjafruddin tetap sebagai Ketua PDRI. Disebutkan "ketua" namun esensinya adalah Presiden merangkap Perdana Menteri. Sjafruddin tidak ingin memakai istilah yang secara hukum harus disandangnya, walaupun dia memahami kedudukan "ketua" tidak dikenal dalam UUD.

Harian Pelita tertanggal 6 Desember 1978 menurunkan wawancara dengan Sjafruddin perihal alasannya menggunakan kata "ketua".Ini pernyataannya, "Mengapa saya tidak menamakan diri Presiden Republik Indonesia tetapi Ketua PDRI? Yang demikian itu disebabkan saya belum mengetahui adanya mandat Presiden Sukarno, dan karena didorong rasa keprihatinan dan kerendahan hati. Tetapi andai kata saya tahu tentang adanya mandat itu, niscaya saya akan menggunakan istilah Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan pangkat dan jabatan saya."

Mengingat jasanya yang besar dalam menyelamatkan NKRI, Pemerintah memberikan penghargaan melalui peringatan HBN. Sejarah digaungkan kembali untuk menunjukkan bagaimana kerendahan hati dan optimisme bisa menyelamatkan sebuah bangsa dan negara dari keterpurukan.

Islam Wasathiyah ala Sjafruddin Prawiranegara

Wartawan senior yang juga sastrawan, Ajip Rosidi, mencatat Sjafruddin Prawiranegara sebagai sosok yang lebih takut kepada Allah SWT dan relijius. (Ajip Rosidi, 1985: 258). Dia sangat piawai menggambarkan sosok Sjafruddin Prawiranegara sebagai seorang Islamis. Meski besar dalam lingkungan priyayi, Sjafruddin memiliki kemauan keras untuk belajar agama, baik secara otodidak maupun berguru dengan sejumlah kiai kenamaan.

Di era tarik menarik antara paham sosialisme komunisme dengan kapitalisme liberalisme, Sjafruddin memilih Islam yang wasathiyah (pertengahan), tidak ekstrim ke kiri dan tidak pula ke kanan. Menurutnya, Islam mengajarkan keseimbangan hidup di dunia dan akhirat.

Berikut adalah pandangan Sjafruddin tentang Islam wasathiyah yang ditulis Ajip Rosidi, "Islam menyuruh pengikutnya untuk bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Islam adalah agama yang sangat praktis, yang tidak menyuruh pengikutnya memikul beban yang tidak dapat dipikul oleh tiap-tiap orang dan kalau tidak bisa dipikulnya, karena sesuatu sebab di luar kemampuannya, selalu memberi kelonggaran kepadanya. Islam tidak memberi kepada umatnya hak yang tidak terbatas, melainkan juga di luar umatnya"

"Kalau tidak ada agama Islam, maka nasionalisme (Indonesia) itu tidak akan begitu cepat tumbuhnya. Justru karena perasaan agama yang meliputi bagian yang terbesar dari rakyat kita dan yang tidak terbatas kepada satu dua pulau saja, tetapi melingkupi seluruh kepulauan Indonesia, maka perasaan kedaerahan dapat cepat diatasi dengan memberi dasar yang luas dan subur bagi tumbuhnya benih nasionalisme."

Pandangan-pandangan Islam Sjafruddin pun mendobrak kejumudan berpikir di zamannya. Menurutnya, umat Islam tidak cukup hanya mengetahui ilmu agama, namun juga mahir membangun gedung, pabrik, saluran irigasi, mengatur ekonomi memelihara kesehatan rakyat dan sebagainya. Untuk itu, pandangan Islam harus diperluas untuk meningkatkan derajat moral bangsa. Baginya, pejabat-pejabat negara yang memegang kekuasaan harus diperkuat dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama agar kekuasaan tersebut dijalankan dengan adil dan jujur.

Semangat Keagamaan dalam Bela Negara

Bagi Sjafruddin, agama memiliki keterkaitan erat dengan penyelenggaraan negara. Dia pernah memaparkan makalah yang berjudul "Peranan agama dan moral dalam pembangunan masyarakat dan ekonomi Indonesia". Uniknya, dia menyampaikan pandangan-pandangan Islamnya di hadapan Perhimpunan Mahasiswa Katolik di Jakarta pada Mei 1957.

Meskipun materi yang diminta untuk dibicarakan adalah masalah masyarakat, bukan masalah agama, namun baginya, tidak ada satu masalah yang sifatnya netral. Ini katanya, "bagi saya, sebagai seorang Islam yang sadar, tidak ada satu pun barang atau hal yang saya lihat, dengar dan pikir, yang terlepas dari kepercayaan Islam saya."

Ini menunjukkan kebesaran pandangannya bahwa apa yang disampaikan berhubungan erat dengan kepentingan semua kelompok agama. Dalam menjalankan ekonomi, Sjafruddin pun berpandangan ekonomi nasional bukan semata-mata menggantikan pengusaha asing dengan pengusaha lokal namun membiarkan segala sifat kapitalis liberal yang kejam. Baginya, ekonomi nasional harus berlandaskan semangat mewujudkan nilai-nilai agama yang bersandar pada bela negara, yakni memperhatikan seluruh masyarakat, khususnya golongan ekonomi lemah.

Pandangannya pun menarik karena mendahulukan pembangunan jiwa dibandingkan fisik. "Tiap-tiap rencana pembangunan, bagaimanapun baiknya dan jitunya menurut perhitungan dan gambaran di atas kertas, tidak dapat dilaksanakan, dan bila sementara dapat dilaksanakan, tidak akan membawa hasil yang diharap-harapkan, kalau tidak terlebih dahulu diadakan mentale omschakeling, perubahan rohaniah yang radikal pada bangsa kita, terutama pada pemimpin-pemimpinnya."

Tentunya, pandangan-pandangan Sjafruddin Prawiranegara memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi Indonesia saat ini. Di tengah pragmatisme politik saat ini, dibutuhkan "Sjafruddin-Sajfruddin" baru yang siap melanjutkan estafet perjuangan nasional. Dia telah menunjukkan semangat keagamaan yang tidak bertentangan dengan sikap membela negara. Oleh sebab itu, perjuangannya menjalankan PDRI diganjar dengan peringatan HBN setiap 19 Desember.

* Penulis adalah Anggota Komisi Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komentar

Embed Widget
x