Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 13:03 WIB

AS: Cina dan Rusia Kekuatan yang Tidak Stabil

Sabtu, 21 April 2018 | 19:33 WIB

Berita Terkait

AS: Cina dan Rusia Kekuatan yang Tidak Stabil
Pejabat Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan

INILAHCOM, Washington--Amerika Serikat (AS) menyebut Cina dan Rusia "kekuatan yang tidak stabil" karena melanggar hak asasi rakyat mereka, seperti Korea Utara dan Iran.

Dalam laporan HAM global tahunan yang dirilis hari Jumat (20/4), atau Sabtu (21/4) WIB seperti dikutip dari VOA, Departemen Luar Negeri AS menyebut keempat negara tersebut karena melanggar HAM yang paling mendasar, termasuk kebebasan menyatakan pendapat dan perlindungan agama serta minoritas etnis.

Penjabat Menteri Luar Negeri AS, John Sullivan mengatakan dalam pengantar laporan bahwa keempat negara itu "melanggar HAM orang-orang di dalam negara mereka setiap hari."

Sullivan mengatakan negara-negara yang membatasi kebebasan berekspresi dan memungkinkan kekerasan terhadap anggota kelompok agama, etnis, dan minoritas lainnya "secara moral tercela dan merongrong kepentingan kita."

Laporan itu mengatakan Rusia memungkinkan "adanya impunitas atau bebas hukuman" atas pelanggaran HAM, dan tidak banyak menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan seperti itu.

Laporan itu juga menggambarkan pemerintah Rusia sebagai "sistem politik otoriter yang didominasi oleh Presiden Vladimir Putin."

Di Cina, laporan itu mengatakan pemerintah melakukan penahanan sewenang-wenang, eksekusi dan penghilangan paksa. Juga dikatakan, pemerintah mengenakan "pembatasan signifikan" hak kebebasan berbicara, beragama dan bergerak.

Laporan itu juga mengutuk kekerasan terhadap golongan minoritas Rohingya di Myanmar. Sullivan mengatakan kepada wartawan bahwa AS bekerja dengan mitra-mitranya untuk mengatasi krisis di Myanmar, di mana ratusan ribu Muslim Rohingya melarikan diri dari negara itu karena tindakan keras pemerintah terhadap militan Rohingya.

PBB menuduh Myanmar melakukan serangan terkoordinasi terhadap penduduk yang dikaitkan dengan "pembersihan etnis."

"Orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran, tindak kekerasan, dan serangan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Sullivan. [voa/lat]

Komentar

Embed Widget
x