Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 19 September 2018 | 02:42 WIB

Kamboja Tampik Pernyataan PBB soal HAM

Jumat, 23 Maret 2018 | 08:18 WIB

Berita Terkait

Kamboja Tampik Pernyataan PBB soal HAM
PM Kamboja Hun Sen - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jenewa--Dubes Kamboja untuk kantor PBB di Jenewa menampik pernyataan Dewan HAM PBB yang didukung 45 negara, yang mendesak agar negara di Asia Tenggara itu memperbaiki kondisi HAM-nya menjelang pemilu Juli mendatang. Demikian VOA, Jumat (23/3).

Sebelumnya, dalam pernyataan bersama negara penandatangan dari Albania hingga AS, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai kemunduran penegakan hak-hak sipil dan politik di Kamboja.

"Kemunduran itu termasuk meningkatnya penindasan terhadap oposisi politik, masyarakat sipil dan media," sebut pernyataan itu yang dirilis, Rabu (21/3).

Pernyataan itu menyebutkan, tindakan-tindakan yang diambil Pemerintah Kamboja mengganggu terlaksananya pemilu yang kredibel, bebas dan adil Juli mendatang. Padahal, kata pernyataan itu, pemilu seperti itu diharuskan untuk mempertahankan legitimasi pemerintah.

Dubes Kamboja Ney Sam Ol menyebut pernyataan bersama itu bermotif politik. Ia menuduh pernyataan itu dikeluarkan karena negara-negara penandatangan menginginkan pergantian rezim dan bahkan mempersipakan kandidat tertentu untuk menang dalam pemilu.

"Mereka tanpa tahu malu mencampuri urusan dalam negeri Kamboja," tuding Ney Sam Ol.

Ney Sam Ol mengatakan pernyataan itu bermaksud buruk dan melemahkan usaha Pemerintah Kamboja dalam memelihara hukum dan ketertiban, dan dalam mewujudkan perdamaian, kestabilan dan pembangunan bagi rakyatnya,

Satu-satunya partai oposisi yang kredibel, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja dibubarkan bulan lalu setelah pengadilan memutuskan bahwa partai tersebut berusaha menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen yang sudah lama menjabat. Semua anggota partai itu telah disingkirkan dari parlemen dan para petingginya diseret ke pengadilan. Sistem pengadilan Kamboja diyakini banyak pihak hanya mengeluarkan keputusan-keputusan yang diinginkan pemerintah. [voa/lat]

Komentar

Embed Widget
x