Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 12 Desember 2018 | 16:13 WIB

Kredit Buruk, Warga China Dilarang Naik Pesawat

Oleh : Didi Prambadi | Sabtu, 17 Maret 2018 | 10:37 WIB

Berita Terkait

Kredit Buruk, Warga China Dilarang Naik Pesawat
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Beijing - Rakyat China yang memiliki catatan sejarah kredit yang buruk akan menghadapi sanksi berat, di antaranya dilarang naik kereta api atau pesawat udara, selama satu tahun.

The Verge mengabarkan Jumat (16/3/2018), larangan tersebut akan diberlakukan mulai bulan Mei mendatang oleh Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional China. Pemerintah Beijing mencatat sejarah kredit atau utang-piutang yang dilakukan oleh setiap warga China dari nomor identitas yang dimiliki. Mereka yang ngemplang atau tidak mengangsur cicilan tepat waktu misalnya, bakal mendapat nilai kredit buruk, sehingga mereka dikenai sanksi atau penalti.

Sanksi ekonomi berupa pembatasan untuk bepergian, diterapkan bagi mereka yang memiliki utang cukup besar. Di antara tokoh bisnis yang terkena sanksi ini adalah Jie Yueting, pendiri Faraday Future dan LeEco yang tercatat dalam daftar hitam pengutang tahun lalu, karena tidak membayar angsuran kartu kredit.

Sebanyak tujuh juta warga China yang nakal terkena sanksi dan larangan bepergian atau menggunakan transportasi umum. Bahkan banyak di antara mereka yang melakukan pelanggaran seperti menyebarkan informasi palsu tentang terorisme, sehingga jadwal penerbangan terganggu. Atau ada juga yang menggunakan tiket palsu, bahkan yang ketahuan merokok di kereta api terkena larangan baru itu.

Namun sistem sanksi dan hukuman itu mengalami kendala. Banyak kesalahan kecil seperti meninggalkan sepeda di trotoar untuk pejalan kaki, terkena sistem kredit buruk. Sehingga, sistem kredit yang dimaksudkan untuk menegakkan disiplin di antara warga China, dikecam banyak pihak, terutama kelompok pembela HAM. "Penguasa Beijing mengharap menciptakan sebuah realita yang ternyata membatasi hak-hak rakyat China," kata Maya Wang, periset senior Human Right Watch.

Komentar

Embed Widget
x