Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 23 September 2018 | 13:23 WIB

Penduduk Pakistan Wajib Sebut Agama di KTP

Oleh : Didi Prambadi | Sabtu, 10 Maret 2018 | 14:15 WIB

Berita Terkait

Penduduk Pakistan Wajib Sebut Agama di KTP
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Islamabad - Pengadilan Tinggi Islamabad mengeluarkan peraturan yang intinya mewajibkan setiap penduduk menyebut agamanya dalam kartu identitas atau dokumen resmi lain dan kartu tanda penduduk.

Kantor Berita Reuters mengabarkan, keputusan yang ditetapkan Jumat (9/3/2018) mengundang protes kelompok pembela HAM. Maklum, keputusan Pengadilan Tinggi Islamabad dimaksudkan untuk menekan komunitas Ahmadi yang dilarang menyebut dirinya sebagai warga Muslim. Bahkan mereka dilarang menggunakan simbol-simbol Islam untuk melakukan ibadah. Pelanggaran atas keputusan itu akan diancam hukuman penghinaan agama.

Pengadilan Tinggi Islamabad juga mengancam warganya yang mengaku-ngaku beragama Islam bakal dianggap berkhianat pada negara. "Pemerintah Pakistan mengambil langkah yang dapat mengenali penduduknya," kata Hakim Shaukat Aziz Siddiqui. "Sehingga setiap penduduk tak mungkin lagi menyembunyikan identitas masing-masing," lanjutnya.

Keputusan itu diprotes keras oleh organsasi HAM di Pakistan. "Hakim tidak hanya menyerang kebebasan beragama di Pakistan, tetapi juga memang menyasar pada komunitas tertentu, seperti Ahmadi. Keputusan seperti ini akan meletupkan aksi kekerasan," kata Saroop Ijaz, perwakilan HAM Pakistan.

Komunitas Ahmadi menjadi sasaran aksi kekerasan dan penyerangan sejak UU Pakistan menyebutkan komunitas itu sebagai sekte non-Muslim pada 1974. Mereka yang jumlahnya 3% dari 208 juta penduduk Pakistan itu dianggap menghujat Islam oleh Partai Tehreek-e-Labaik, kelompok politik ultra-agama Pakistan.

Keputusan Pengadilan Tinggi Pakistan itu lahir setelah Partai Tehreek-e-Labaik itu memprotes kata-kata dalam hukum pemilu. Dalam amandemen peraturan pemilu itu, sumpah jabatan yang dilakukan menurut agama Islam, diganti dengan sebuah deklarasi biasa.

Penggantian ini diprotes partai tersebut karena dianggap melakukan hujatan terhadap agama Islam. Tehreek-e-Labaik menuntut agar sumpah jabatan itu dikembalikan seperti semula. Tuntutan itu dipenuhi Pemerintah Pakistan, dan Pengadilan Tinggi Pakistan memberlakukan pencantuman nama agama dalam kartu identitas untuk mengenali mereka yang dianggap bukan Muslim.

Komentar

Embed Widget
x