Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 Juni 2018 | 04:07 WIB
 

Hak Warga Palestina Bisa Dicabut UU Baru Israel

Oleh : Didi Prambadi | Kamis, 8 Maret 2018 | 12:58 WIB
Hak Warga Palestina Bisa Dicabut UU Baru Israel
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Tel Aviv - Parlemen Israel baru saja mengesahkan Undang-undang baru yang memungkinkan kementerian dalam negeri Israel mencabut hak warga Palestina di Yerusalem, Rabu (7/3/2018).

Aljazeera mengabarkan, hak-hak itu dicabut apabila seorang warga Palestina dinilai Tidak Loyal pada Pemerintah Israel. Mereka yang dinilai tidak loyal termasuk warga Palestina yang dianggap menjadi ancaman bagi Israel. Juga mereka yang memberikan informasi palsu tentang jati dirinya, bahkan warga Palestina yang dinilai melakukan tindak kriminal oleh kementerian dalam negeri Israel.

UU baru yang disahkan Knesset atau Parlemen Israel itu dianggap menguntungkan Aryeh Deri, pemimpin Ultra Ortodox Yahudi dari Partai Shas, yang memimpin departemen dalam negeri Israel. Salah satu aktivis pembela Palestina mengecam UU yang dianggap sangat rasialis.

"UU itu mencoret hak kependudukan warga Palestina di Yerusalem yang sejak lama menjadi kota mereka," kata Hanan Ashrawi, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina, PLO. "Pemerintah Israel menantang hukum internasional dan melanggar HAM," sambungnya.

Pendapat Hanan Ashrawi itu bisa dimaklumi, karena kehidupan 420 ribu warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur bakal terancam. Apalagi warga Palestina yang hidup di luar Yerusalem, seperti di Tepi Barat, mengalami resiko akan kehilangan hak-hak mereka sebagai penduduk Israel. Mereka yang tinggal di Yerusalem hanya diberi kartu identitas penduduk tetap, dan diberi paspor sementara oleh Pemerintah Yordania yang dapat digunakan bila bepergian ke luar negeri. "Pada dasarnya mereka adalah penduduk negara antah berantah dan nasibnya terlunta-lunta. Mereka bukan warga Yordania atau Palestina, apalagi warga Israel," tulis Al Jazeera.

Padahal, di bawah UU Kemanusiaan Internasional, Yerusalem Timur disebut sebagai kawasan pendudukan. Seperti halnya Tepi Barat dan Jalur Gaza. Berarti, penduduk Palestina dianggap sebagai penduduk sipil yang dilindungi organisasi dunia. Karena itu Hukum Kemanusiaan Internasional, IHL menyebutkan meminta mereka loyal pada Israel, bangsa yang menduduki wilayah Palestina, adalah tindakan ilegal dan tidak berdasar sama sekali, bunyi pernyataan resmi salah satu kelompok Hak-hak Palestina di Israel.

Komentar

 
x