Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 22 April 2018 | 17:39 WIB
 

Impor Beras Gerus Elektabilitas Jokowi

Oleh : Alfian Mujani | Selasa, 23 Januari 2018 | 11:52 WIB
Impor Beras Gerus Elektabilitas Jokowi
(Foto: Inilahcom)

Dalih pemerintah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan China adalah karena harga beras di pasar naik tak terkendali. "Terlalu mahal," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito berkali-kali kepada media. Harga beras di pasar tradisional memang berkisar pada angka Rp 12.000 sampai Rp 20.000/kilogram.

Tentu, dalih pemerintah itu dianggap tak rasional. Bahkan terkesan melawan akal sehat. Pasalnya, impor beras itu dilakukan justru saat para petani Indonesia akan melakukan panen raya. Dan, harga jual gabah kering dari petani sangat rendah yakni Rp 4.500/kilo. Di Pandeglang, provinsi Banten, misalnya, para petani sangat tidak happy. Mereka mengalami kerugian akibat harga jual gabah rendah. Begitu juga di Sulawesi Selatan sebagai salah satu sentra beras di Indonesia.

Kebijakan impor beras itu kian memicu kegaduhan ketika publik membuka kembali janji kampanye Presiden Joko Widodo. Pernyataan-pernyataan para elite partai penguasa terkait dengan kebijakan impor pangan, yang secara tegas mereka menolak kebijakan impor pangan yang dilakukan penguasa sebelumnya.

Jokowi berkali-kali menyatakan tidak akan pernah mengimpor beras. "Petani harus kita muliakan. Kita tidak akan pernah mengimpor beras sedikitpun," katanya. Pernyataan itu bukan saja diungkapan pada saat kampanye, tetapi pada saat Jokowi blusukan ke sawah sebagai presiden negeri yang subur makmur ini.

File lama yang dibuka kembali di sosial media adalah tangis Puan Maharani, elite PDI Perjuangan, saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimpor besar dari Vietnam. "Apa yang kita makan kita tanam sendiri. Kita tidak akan pernah impor beras," katanya sambil berurai air mata, pada waktu itu.

Fakta yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat saat ini justru berbeda 180 derajat dengan apa yang dijanjikan dalam kampanye. Now, bukan hanya beras yang diimpor tetapi juga garam, gula, dan bahan pangan lainnya. Bahkan tenaga kerja kasar pun diimpor dari Republik Rakyat China. Tak dipungkiri, pemerintahan Jokowi sukses membangun infrastruktur, terutama jalan. Namun dampaknya tak bisa dirasakan langsung oleh rakyat banyak. Yang merasakan langsung proyek infrastruktur adalah para pengembang, pengusaha, dan masyarakat kota.

Merusak Elektabilitas

Kasus impor beras yang dilakukan saat para petani akan panen raya ini, pasti berdampak politis yang sangat luas. Dampaknya akan semakin dalam karena isyu beras tak sedap itu akan terus digoreng lawan-lawan politik Jokowi. Tahun politik adalah tahun bermunculannya pedagang gorengan. Maka, jika tak ingin berurusan dengan tukang goreng, berbicaralah yang jujur, jaga integritas, tepati jika punya janji kepada rakyat, dan sensitiflah terhadap kepentingan rakyat kecil.

Ingat, rakyat sekarang sangat cerdas. Mereka mencatat semua kata-kata dan janji yang diucapkan oleh siapapun yang mereka anggap bertanggungjawab dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bukan hanya dicatat, tetapi janji-janji itu didokumentasikan, difilekan sangat rapi, dan file itu siap dibuka kembali jika diperlukan. Sekarang file-file itu sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. Coba, tengoklah perkembangan informasi di media sosial.

File-file janji kampanye presiden dan partai penguasa yang dibuka kembali secara massif, dipastikan akan menggerus elektabilitas Presiden Jokowi. Memang belum ada hasil survey yang final mengenai elektabilitas ini. Namun di beberapa daerah yang dalam pemilu lalu menjadi kantung kemenangan Jokowi dan partai penguasa, mulai menunjukkan adanya penolakan dan perlawanan. Sebagai contoh, di Solo, misalnya, muncul gerakan asal bukan merah. Belum jelas, siapa yang memotori gerakan ini. Namun ada kemungkinan mereka adalah pendukung Jokowi yang kecewa. Tentu, para pendukung Jokowi harus mencermati fenomena ini.

Dinamika politik masih terus bergolak. Bukan hanya perkara impor beras yang bakal terus digoreng untuk merontokkan elektabilitas incumbent, tetapi isyu lain seperti kenaikkan Pertalite yang dilakukan diam-diam sambil terus mengurangi bensin Premium (bensin subsidi) di pasar, pemangkasan subsidi gas untuk rakyat, kenaikkan tarif dasar listrik yang dilakukan secara berkala, hingga jumlah utang luar negeri yang terus meningkat mendekati angka Rp4.000 triliun. Ingat janji kampanye Jokowi adalah membangun negeri tanpa utang ke luar negeri.

Apakah ini akan benar-benar merontokkan elektabilitas Jokowi? Sangat bergantung pada kecerdasan dan kecanggihan timnya dalam mengantisipasi ini. Selamat bekerja keras untuk mewujudkan mimpi dua periode!

Komentar

 
Embed Widget

x