Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 18 Februari 2018 | 04:14 WIB
 

Filipina Cabut Izin Operasi Portal Berita Rappler

Oleh : Didi Prambadi | Selasa, 16 Januari 2018 | 12:48 WIB
Filipina Cabut Izin Operasi Portal Berita Rappler
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Manila - Pemerintah Filipina mencabut surat izin penerbitan dan operasional portal berita Rappler karena dianggap melanggar peraturan kepemilikan modal dan saham.

Inquirer.net mengabarkan, pencabutan itu dilakukan Senin (15/1/2018) oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Efek, SEC. Badan pengawas modal dan saham Filipina ini beralasan bahwa kepemilikan saham asing di Rappler melebihi aturan yang berlaku.

"Kami menghargai keputusan SEC yang menerapkan aturan ketat terhaap Rappler," kata Harry Roque, Juru Bicara Kepresidenan Filipina. "Pemilik saham dan manjemen media massa harus dimiliki warga Filipina," sambungnya.

Pencabutan izin operasi itu dibantah oleh Maria Ressa. CEO dan salah satu pendiri Rappler dalam konperensi persnya menjelaskan, pihaknya telah memberikan rincian saham dan modal kepada SEC dan telah disetujui. Dalam rincian itu disebutkan, penanam modal utama Omidyar Network, pendiri Ebay, dan Northbase Media memiliki saham kolektif hanya sebesar $ 9,2%. "Kami sudah sampaikan ke SEC pada tahun 2015 dan disetujui. Dan mereka tidak memiliki hak suara atau mengontrol kebijaksanaan redaksi Rappler," kata Maria Ressa.

Lebih lanjut Ressa, mantan kepala biro CNN Asia Tenggara menjelaskan bahwa pernyataan saham asing dibutuhkan karena Rappler membutuhkan modal. "Stasiun televisi ABS-CBN juga melakukan hal itu. Termasuk juga stasiun televisi GMA dan PLDT serta lainnya. Kami hanya mengikuti langkah mereka. Tidak ada pelanggaran sama sekali," kata Maria Ressa yang mendiringkan Rappler tahun 2012. Maria menduga eputusan itu berlatar belakang politis.

Memang, Rappler yang sering mengkritik kebijaksanaan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, tampaknya diincar sejak lama. Pada 14 Desember 2016, Kejaksaan Agung memerintahkan pengusutan pemilikan saham portal berita tersebut. Juli 2017, SEC membentuk panel khusus yang mengusut kepemilikan saham Rappler. Bahkan beberapa pekan kemudian Presiden Duterte mengancam mengusut kepemilikan saham Rappler dalam pidato kenegaraan 25 Juli 2017.

Meski dicabut izin operasionalnya, Rappler tetap melakukan liputannya, sambil menunggu gugatan ke pengadilan serta Mahkamah Agung. "Rappler tetap boleh melanjutkan kegiatannya sambil menunggu keputusan final dan eksekusi," kata Armand Pan, Juru Bicara SEC. "Diberi waktu 15 hari untuk melakukan upaya banding. Dan keputusan SEC masih belum final," lanjut Armand Pan kepada portal berita GMA Filipina. Pencabutan izin operasional ini tidak mempengaruhi portal berita Rappler Indonesia di Jakarta yang dipimpin Uni Lubis.

Komentar

 
Embed Widget

x