Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 16 Agustus 2018 | 20:41 WIB

Ekonomi Saudi Semakin Agresif

Oleh : - | Kamis, 21 Desember 2017 | 01:10 WIB
Ekonomi Saudi Semakin Agresif
Raja Salman - (Foto: NYT)

INILAHCOM, Riyadh -- Perekonomian Arab Saudi terlihat semakin agresif. Untuk belanja tahun 2018, pemerintah menaikkan anggaran 6% sehingga menjadi 978 miliar riyal (USD261 miliar), atau lebih Rp3.500 triliun.

Kenaikan anggaran belanja itu sebagai salah satu upaya negeri ini menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui berbagai investasi, sambil mengurangi sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap minyak, yang selama ini menjadi urat nadi perekonomian negara itu.

Dalam pidato yang disiarkan langsung televisi pemerintah, seperti dikutip dari VOA Rabu (20/12/2017), Raja Salman mengatakan, pemerintah berencana mencapai anggaran berimbang menjelang tahun 2023.

Pendapatan diperkirakan mencapai USD209 miliar, dengan 63% perolehan dari minyak dan 37% sisanya dari non-minyak. Pendapatan untuk tahun terakhir ini mencapai USD186 miliar.

Saudi memang tengah membenahi perekonomian setelah menderita kerugian sangat besar lantaran anjloknya harga minyak mentah sampai di bawah USD40 per dolar di tahun 2014 hingga awal 2016. Harga minyak rendah yang berlangsung dua tahun lebih itu telah mengakibatkan keuangan negara ini rontok. Maklum saja, hampir 80% pendapatan Saudi berasal dari minyak.

Sejak saat itu, perekonomian negeri petro dolar ini mengalami kesulitan. Tahun 2015, negara ini mengalami defisit sampai USD98 miliar.

Kesulitan keuangan juga telah membuat Pemerintah Saudi memangkas subsidi yang selama ini dinikmati rakyatnya. Dimulai dengan memangkas subsidi bensin. Semula, harga BBM hanya USD16 sen per liter, kini menjadu USD24 sen.

Memang, harga bensin seperti itu masih sangat murah. Tapi jangan salah,pemangkasan itu juga akan terjadi pada fasilitas lainnya, seperti subsidi air, listrik, pendidikan hingga pengenaan pajak penghasilan.

Seperti diketahui, sebelumnya, rakyat Saudi dimanjakan dengan segala fasilitas yang serba gratis. Mulai dari layanan kesehatan, tunjangan pengangguran hingga pinjaman bebas bunga untuk membantu pemilikan rumah dan membuka usaha.

Belajar dari pengalaman buruk ini, Pemerintah Saudi mencanangkan progam reformasi yang diluncurkan tahun 2016 bertajuk Saudi Vision 2030 atau Rencana Visi 2030. Tujuan utama Saudi Vision 2030 adalah mengurangi ketergantungan negara ini pada minyak.

Saat mengumumkan Rencana Visi 2030, Wakil Putera Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman menggambarkan negaranya 'kecanduan minyak'. Kepada stasiun berita milik pemerintah, Saudi Al-Arabiya, Mohammed memastikan 'kita dapat hidup tanpa minyak pada tahun 2030'.

Pemerintah juga mendorong peran swasta dengan mengucurkan stimulus senilai72 miliar riyal, atau setara USD19,2 miliar untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta tahun depan.

Langkah stimulasi ekonomi itu menyangkut berbagai bidang. Di antaranya pemberian pinjaman perumahan sebesar 21,3 miliar riyal, lalu penyediaan dana 10 miliar riyal untuk mendukung berbagai proyek, dan 1,5 miliar riyal untuk mendukung perusahaan yang mengalami keuangan.

Hanya saja, banyak kalangan menilai, langkah Saudi melakukan reformasi ekonomi tidaklah mudah. Banyak tantangan yang bakal dihadapi. Tahun 1970, Saudi juga pernah melakukan langkah serupa, yang dikenal Rencana Lima Tahun, tapi tidak berhasil. Pangkal masalah negara ini adalah hambatan struktural yang hingga kini masih berlangsung.

Salah satu kendala utama adalah hampir semua sektor kehidupan selama puluhan tahun diberikan makan oleh negara. Hampir dua pertiga pekerja Saudi bekerja di pemerintah. Total upah yang dibayar pemerintah kepada pegawainya mencapai 4% dari PDB. Jadi, bisa dibayangkan saat harga minyak anjlok dan anggaran pemerintah defisit.

Nah,ketika harga minyak anjlok dan pendapatan pemerintah jeblok, rakyat Saudi pula yang merasakan akibatnya. Subsidi dan gaji besar yang selama ini mereka nikmati terpaksa dikurangi.

Saudi juga menghadapi tantangan sulit di panggung politik global. Agresi Arab Saudi ke Yaman dan keterlibatannya pada konflik di Suriah dan beberapa negara di Timur Tengah semakin mempersulit keuangan negara tersebut.

Celakanya, banyak kalangan menyebutkan bahwa sistem politik di Saudi tidak transparan dan dugaan masih tingginya tingkat korupsi di sana.

Kini, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Saudi Vision 2030 akan bernasib sama dengan Rencana Lima Tahun yang pernah digulirkan tahun 1970? Wallahu a'lam. [lat]

Komentar

Embed Widget

x