Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 22 Mei 2018 | 07:17 WIB
 

DK PBB Voting Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel

Oleh : - | Senin, 18 Desember 2017 | 16:34 WIB
DK PBB Voting Tolak Yerusalem Ibu Kota Israel
Suasana sidang di PBB - (Foto: un.org)

INILAHCOM, Washington -- Dewan Keamanan (DK) PBB hari Senin (18/12/2017, atau Selasa (19/12/2017) dini hari WIB berencana melakukan pemungutan suara atas rancangan resolusi yang menolak keputusan Pemerintah AS yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Kantor berita Reuters seperti dikutip VOA mengatakan resolusi itu tidak menyebut nama AS atau Presiden Donald Trump. Tetapi rancangan itu mengungkapkan "penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem".Rancangan itu juga meminta semua anggota PBB agar menahan diri untuk tidak mendirikan kedutaan di Yerusalem.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Pemerintah AS. Tapi banyak kalangan yakin resolusi yang disponsori Mesir ini akan diveto oleh AS. Hak veto adalah hak untuk membatalkan keputusan atau resolusi di DK PBB, sekalipun sudah disetujui oleh semua anggota lainnya.

Anggota tetap DK PBB adalah AS, Inggris, Rusia, Cina, dan Perancis. Kelima negara ini memiliki kursi tetap di DK PBB dan masing-masing memiliki hak veto.

Hari Rabu (06/12/2017), atau Kamis (07/12/2017) dini hari WIB, Presiden Donald Trump mengumumkan pengakuan Pemerintah AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Sejak saat itu, hampir semua negara mengecam keputusan Trump, termasuk sekutu AS.

Isu pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel menjadi sorotan luas karena selama ini, Israel dan Palestina saling klaim Yerusalem sebagai ibu kota masing-masing negara.

Israel merebut Yerusalem saat perang Timur Tengah pada 1967. Namun masyarakat internasional tak mengakuinya.

Sejak Trump menjadi Presiden AS rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel seringkali disampaikan. Juni lalu dia sempat menangguhkan, tapi Desember dia memutuskannya.

UU Pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem diteken tahun 1995. Namun semua Presiden AS diberikan hak untuk menangguhkan setiap enam bulan sekali. Semua Presiden AS sebelumnya tidak berani menandatangani pemindahan tersebut. Pasalnya, isu ini sangat rawan yang bisa menyulut ketegangan baru di Timur Tengah. [lat]

Komentar

 
Embed Widget

x