Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 18 Desember 2017 | 06:11 WIB

DK PBB Tuntut Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya

Oleh : - | Rabu, 8 November 2017 | 07:07 WIB
DK PBB Tuntut Myanmar Hentikan Kekerasan Rohingya
(Foto: AP Photo)
facebook twitter

INILAHCOM, New York - Dewan Keamanan (DK) PBB menyerukan agar kekerasan di Rakhine diakhiri. Menurut para pejabat PBB, di negara bagian itu, militer Myanmar melakukan pembersihan etnis.

Dalam pernyataan yang disetujui secara aklamasi termasuk oleh China, DK PBB juga menuntut pemerintah Mynmar memberikan akses penuh kepada pekerja kemanusiaan.

Disebutkan DK PBB menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer secara berlebihan di negara bagian Rakhine, untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan menegakkan hukum.

Selain itu, DK PBB juga meminta Myanmar mengizinkan pengungsi pulang. Lebih dari 600 ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu.

Banyak di antara mereka mengaku ditembak, rumah mereka dibakar, dan perempuan serta anak-anak perempuan diperkosa.

Pernyataan DK PBB ini mencakup sebagian besar tuntutan yang terkandung dalam dalam rancangan resolusi usulan Inggris dan Prancis bulan lalu. Namun, langkah tersebut ditentang keras oleh Cina yang merupakan pendukung junta militer yang berkuasa sebelumnya di Myanmar.

Kerusuhan terbaru di Rakhine dipicu oleh serangan di kantor-kantor polisi di beberapa lokasi di negara bagian itu. Pihak berwenang menuduh kelompok militan yang baru muncul, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) bertanggung jawab atas aksi tersebut.

Banyak orang terbunuh dalam aksi militer yang digelar setelah sejumlah serangan terhadap kantor-kantor polisi, dan ada tuduhan luas bahwa desa-desa dibakar dan warga Rohingya terusir.

Militer Myanmar mengatakan operasinya ditujukan untuk membasmi militan, dan berulang kali menyangkal menjadikan warga sipil sebagai sasaran.

Berbagai kelompok hak asasi manusia berusaha menekan PBB untuk mengambil tindakan keras terhadap Myamnar, termasuk sanksi dan embargo senjata, sebagai salah satu cara untuk mengatasi salah satu krisis akut HAM di dunia, demikian laporan BBC. [ikh]

Komentar

 
Embed Widget

x