Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 04:26 WIB

Puluhan WNI di Rochester Terancam Dideportasi

Oleh : Didi Prambadi | Kamis, 17 Agustus 2017 | 12:58 WIB
Puluhan WNI di Rochester Terancam Dideportasi
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Rochester - Sebanyak 22 warga Indonesia menjumpai Carol Shea-Porter, anggota Kongres di Rochester, New Hampshire untuk minta bantuan agar mereka tidak dideportasi.

Stasiun televisi WMUR mengabarkan Senin (15/8/2017), mereka yang tergabung jemaat Gereja Marturia Presbyterian Rochester tersebut, dikabarkan tidak lagi mendapatkan izin tinggal sementara yang diberikan Kantor Imigrasi AS.

Seperti diketahui, sejak beberapa tahun lalu, 68 warga Indonesia diberi izin tinggal sementara berdasarkan ''Order of Supervision'' atau di bawah pengawasan petugas. Mereka bekerjasama dengan petugas Imigrasi, dan melakukan wajib lapor setiap beberapa bulan.

Namun sejak April lalu, Kantor Imigrasi AS tidak memberikan lagi izin tinggal sehingga mereka harus meninggalkan AS pulang ke Tanah Air. "Sekitar 65% hingga 75% telah mencoba untuk mendapatkan status permanen residen. Namun kini, mereka diberitahu tidak bisa tinggal lagi di sini," tutur Cindy Kohlmann, perwakilan Gereja Presbyterian. "Dipersilakan pulang, padahal mereka berada di sini sejak puluhan tahun," sambungnya.

Banyak di antara mereka yang dihentikan proses izin tinggalnya. Mereka yang tak berani menampakkan diri saat diwawancara, menjelaskan warga Indonesia itu bukan kriminal atau penjahat. "Kami bukan kriminal. Kami bayar pajak. Kami bekerja dan kami adalah warga baik-baik. Bahkan banyak di antara kami yang aktif di gereja," kata seorang warga yang puluhan tahun tinggal di AS. Seorang bocah juga mengirim surat ke Presiden Donald Trump, agar orang tuanya tidak dideportasi ke Indonesia.

Memang ada aturan di Komite Kongres AS, untuk melindungi Komunitas Indonesia, namun perlu dihidupkan kembali agar ke-68 warga Indonesia itu dapat ditangguhkan deportasinya. "Banyak kasus menunjukkan, mereka akan dikenai hukuman," kata Cindy Kohlmann melanjutkan.

Mungkin membayangkan warga Indonesia masih mengalami tindak kekerasan di Indonesia, seperti peristiwa kerusuhan tahun 1998. Padahal kini di bawah Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Komentar

 
Embed Widget

x