Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 25 Juni 2017 | 22:44 WIB

Masinton:KPK Wajib Hadirkan Miryam di Rapat Angket

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 19 Juni 2017 | 03:07 WIB
Masinton:KPK Wajib Hadirkan Miryam di Rapat Angket
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Panitia khusus hak angket berencana memanggil tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang kasus korupsi e-KTP, Miryam S Haryani. Pansus sudah mengirimkan surat ke KPK.

Anggota Pansus hak angket KPK, Masinton Pasaribu mengimbau sebaiknya KPK memberikan izin kepada Politikus Hanura itu memenuhi undangan. Sebab, sudah menjadi kewajiban orang yang dipanggil hadir.

"Setiap orang, badan atau lembaga negara wajib memenuhi panggilan panitia angket," kata Masinton pada INILAHCOM, Jakarta, Minggu (18/6/2017).

Menurut Masinton, keputusan DPR membuat hak angket adalah mandat UUD dan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan terhadap institusi negara yang melaksanakan undang-undang.

"KPK jangan menjadi institusi arogan yang merasa paling benar, dan menginjak-injak konstitusi dan perundang-undangan negara," kata anggota Komisi III DPR itu.

Kemudian, hak angket adalah perintah konstitusi yang dimiliki DPR. Tugas dan fungsi pengawasan itu, tercantum dalam Pasal 20A ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta teknis pembentukan Pansus Hak Angket DPR RI diatur dalam UU MD3.

"DPR bekerja bukan hanya berdasarkan undang-undang melainkan yang lebih tinggi lagi berdasarkan konstitusi atau UUD," ujar masinton.

Dengan demikian, KPK punya kewajiban memberikan izin kepada Miryam hadir untuk dimintai keterangan oleh pansus hak angket. Diketahui agenda pansus hari ini adalah menghadirkan Miryam.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan lembaganya tak bakal mengizinkan Miryam S. Haryani untuk memberikan keterangan di luar pengadilan. Terlebih, jika yang diminta menyangkut substansi yang sedang diproses di KPK.

"KPK beranggapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, KPK tidak akan memperbolehkan tersangka KPK untuk memberikan keterangan di luar proses peradilan," kata Syarif. [ind]

Tags

 
Embed Widget

x