Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 05:13 WIB

UU Baru Jepang Mengekang Kebebasan Warga Sipil

Oleh : Didi Prambadi | Jumat, 16 Juni 2017 | 12:31 WIB
UU Baru Jepang Mengekang Kebebasan Warga Sipil
PM Shinzo Abe - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Tokyo - Parlemen Jepang baru saja mengesahkan UU anti-konspirasi Kamis (15/6/2017), yang dianggap kontroversial karena bakal mengekang kebebasan sipil warga Jepang.

Seperti dilaporkan CNN, PM Shinzo Abe menyatakan UU baru itu bakal mencegah terbentuknya kelompok teroris di Jepang. "Kami akan terapkan UU itu secara efektif dan tepat waktu, guna melindungi kepentingan warga Jepang," kata Abe.

Lihat saja. Di bawah UU baru, petugas keamanan Jepang diberi hak untuk menangkap seseorang yang melakukan 277 buah tindak kriminal. Mulai dari perbuatan kriminal kecil, seperti menggunakan hak cipta pihak lain, hingga tindakan kriminal yang membahayakan keselamatan banyak orang, seperti melakukan pembakaran.

Koichi Nakano, profesor ilmu politik Universitas Sophia, Tokyo menjelaskan UU baru itu mengubah dasar-dasar sistem legal Jepang. "Siapapun dapat dihukum, kecuali tidak melakukan kejahatan," kata Koichi Nakano. "Misalnya Anda punya pikiran untuk melakukan tindak kriminal, maka Anda sudah dipantau secara ketat, walau belum melakukan tindakan apapun," sambung ahli politik itu. "Artinya, UU baru itu memberikan kekuasaan lebih besar bagi polisi untuk memantau kegiatan seseorang," kata Koichi Nakano.

Anggapan yang sama juga disuarakan Jeff Kingston. Direktur Studi Asia di Temple University menyatakan, PM Shinzo Abe menggunakan UU itu untuk bersikap keras terhadap warga Jepang. "Pemerintah Jepang menggunakan rasa takut untuk membatasi kebebasan hak-hak sipil dan membelenggu demokrasi," kata Jeff Kingston.

Renho Muarata, pemimpin oposisi Partai Demokratik Jepang merasa begitu marah sehingga terdiam, ketika UU itu disahkan oleh partai koalisi pendukung Abe di Diet, Parlemen Jepang. "Pemberlakuan UU itu mengakibatkan masalah kehidupan warga Jepang makin berkembang," kata Renho. "Jika itu yang terjadi, maka partai koalisi Diet yang harus bertanggung jawab," lanjut Renho.

Tags

 
x