Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 September 2017 | 03:06 WIB

PM Malaysia Bantah Rekrut Bekas Tim Kampanye Trump

Oleh : - | Minggu, 28 Mei 2017 | 02:50 WIB
PM Malaysia Bantah Rekrut Bekas Tim Kampanye Trump
(ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Kuala Lumpur - Perdana Menteri Malaysia Najib Razak membantah memiliki kaitan dengan seorang bekas pekerja kampanye Presiden AS Donald Trump.

Bantahan itu dikeluarkan oleh PM Najib setelah laporan bermunculan bahwa kantor perdana menteri telah mempekerjakan perusahaan orang itu untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah AS.

Pengarsipan Departemen Kehakiman AS di bawah Undang-undang Pendaftaran Badan-badan Asing (FARA) pekan lalu menunjukkan bahwa sebuah perusahaan bernama The 45 Group akan mendapat bayaran sebesar US$25.000 atau sekitar Rp333 juta setiap bulan untuk mengatur pertemuan antara para pejabat kedua negara.

"The 45 Group juga akan membantu Republik Malaysia melalui Godfrey Group, Ltd. dengan menjalankan hubungan masyarakat terkoordinasi," kata FARA dalam situs resminya.

Kelompok yang berpusat di West Virginia, AS itu dibentuk oleh Healy Baumgardner-Nardone, seorang bekas pekerja kampanye Presiden Trump, yang keluar dari tim kampanye pada September.

Arsip FARA tertanggal 19 Mei 2017 itu menyebutkan The 45 Group akan dibayar oleh sebuah perusahaan yang terdaftar di Kepulauan Virgin Britania Raya bernama Godfrey Group Ltd, yang memiliki kantor di Johor Bahru, Malaysia. Perusahaan The 45 Group akan langsung berhubungan dengan PM Najib dan kantornya.

"Berlawanan dengan laporan media baru-baru ini dan pernyataan pendaftaran, baik Kantor Perdana Menteri maupun Pemerintah Malaysia tidak memerintahkan, menunjuk atau menyewa dalam bentuk apa pun Godfrey Group Ltd, the 45 Group atau Healy Baumgardner-Nardone," kata Tengku Sarifuddin, juru bicara PM Najib, dalam pernyataan tertulis.

Baumgardner belum berkomentar, sementara Godfrey Group tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar.

Laman baru Daily Beast pertama kali melaporkan soal kesepakatan itu dengan mengutip arsip FARA.

Hubungan Malaysia dan AS memburuk tahun lalu ketika Departemen Kehakiman mengajukan tuntutan hukum terkait skandal korupsi multimiliar dolar dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Tuntutan itu menyebutkan bahwa dana sebesar lebih dari US$700 juta atau sekitar Rp9,3 triliun yang diselewengkan dari 1MDB mengalir ke rekening 'Pejabat Malaysia Nomor 1' yang diidentifikasi oleh para pejabat AS dan Malaysia sebagai PM Najib.

Putra tiri PM Najib adalah salah satu tergugat dalam tuntutan hukum Departemen Kehakiman, yang berupaya mengumpulkan kembali aset-aset yang diduga dicuri dari dana investasi itu.

Namun, PM Najib telah menyatakan tidak melakukan kesalahan dan dibersihkan oleh kepala kejaksaan Malaysia.

 
x