Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 21:34 WIB

Diganjar Opini WTP, Ini Kata Sri Mulyani

Oleh : - | Sabtu, 20 Mei 2017 | 02:39 WIB
Diganjar Opini WTP, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, serius. Walaupun tak memengaruhi opini WTP.

"WTP tidak berarti tidak ada temuan, tapi temuan itu dianggap tidak material. Kalaupun dianggap tidak material memengaruhi opini, pemerintah tetap menganggap itu serius," ujar Sri Mulyani usai Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Dalam Sidang Paripurna DPR sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2016. Capaian ini merupakan yang pertama kali diperoleh pemerintah pusat setelah 12 tahun menyampaikan LKPP.

Di mana, pemeriksaan atas LKPP didasarkan kepada hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Sebanyak 74 LKKL, atau 84% memperoleh opini WTP.

Selain itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada delapan LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada enam LKKL. BPK mengganjar opini WDP terhadap delapan LKKL, dan opini TMP terhadap enam LKKL. Namun, benar kata Sri Mulyani, tidak memengaruhi secara material terhadap LKPP 2016.

BPK menyampaikan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan. Temuan SPI di antaranya Pengendalian Piutang Pajak dan Penagihan Sanksi Administrasi Pajak, Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi, Pertanggungjawaban Kewajiban Pelayanan Publik Kereta Api, dan Tindakan Khusus Penyelesaian Aset Negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Temuan kepatuhan di antaranya Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Piutang Bukan Pajak, Pengembalian Pajak serta Pengelolaan Hibah Langsung. Temuan-temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016.

Sri Mulyani menambahkan, kendati telah memeroleh opini WTP, pemerintah pusat tidak akan berpuas diri dan akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang.

"Saya rasa dari sisi kualitas kita dalam membahas dengan BPK dan DPR, kita akan terus memperbaiki tidak hanya dari sisi berapa uang yang dibelanjakan jumlahnya, besarnya, tapi kita juga akan mulai tertib dalam membukukannya, melaporkannya, dan juga tertib memantau hasilnya," ujar Sri Mulyani. [tar]

Komentar

 
Embed Widget

x