Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 12:37 WIB

PM Kamboja Hun Sen Ancam Tindak Keras Oposisi

Oleh : Didi Prambadi | Kamis, 11 Mei 2017 | 17:14 WIB
PM Kamboja Hun Sen Ancam Tindak Keras Oposisi
(Foto: aljazeera)
facebook twitter

INILAHCOM, Phnom Penh - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen mengancam menindak keras kelompok oposisi yang melakukan protes diwarnai kekerasan dalam pemilu Juni nanti.

Al Jazeera mengabarkan, ancaman itu diutarakan Hun Sen Rabu (10/5/2017). Di hadapan sejumlah bekas tentara Kamboja, orang kuat Kamboja itu mengingatkan kembali peristiwa protes pendukung oposisi Partai Keselamatan Nasional Kamboja, CNRP tahun 2013 lalu yang menghancurkan dua mobil polisi.

"Ingat ya, dalam pemilu 2017 dan 2018 nanti, bila ada kelompok yang melakukan kegiatan seperti itu, tentara akan bertindak keras," kata Hun Sen. "Kalaupun pecah perang, biar saja," sambungnya.

Kamboja akan menggelar pemilihan daerah Juni bulan depan dan pemilu nasional, sekitar Juli 2018 mendatang. Pihak oposisi khawatir, proses pemilihan umum akan berlangsung seperti pemilu penuh kecurangan pada 2013. "Hun Sen menciptakan suasana ketakutan sebelum pemilu digelar, agar dia menang lagi," tutur Virak Ou, aktivis HAM di Kamboja. "Banyak warga Kamboja yang ketakutan dengan perang dan kekerasan selama beberapa puluh tahun," sambung Virak Ou.

Sementara Sam Rainsy, tokoh oposisi Partai CNRP, mundur dari jabatannya setelah Hun Sen mengubah UU Pemilu. Dalam amandemen UU yang lahir tahun 2015, Kamboja melarang tokoh politik yang dijatuhi hukuman karena memfitnah. Sam Rainsy divonis melakukan fitnah oleh pengadilan Phnom Penh.

UU itu membuat Hun Sen memperkuat posisinya sebagai orang nomor satu Phnom Penh. Hun Sen, bekas tentara Khmer Merah yang memerintah sejak tahun 1985 itu telah berkuasa selama hampir 32 tahun. Antara lain dengan mengendalikan sistem hukum, angkatan bersenjata dan ekonomi. Di bawah pemerintahan Hun Sen, Kamboja menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang paling cepat pertumbuhan ekonominya, namun menjadi salah satu negara yang paling tinggi kasus pelanggaran hak asasi manusianya.

 
x