Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 19 November 2017 | 14:01 WIB

Pilihlah Pengawas yang Bisa Bikin TVRI Untung

Oleh : Eko Ardiyanto* | Kamis, 6 April 2017 | 11:47 WIB
Pilihlah Pengawas yang Bisa Bikin TVRI Untung
Gedung TVRI - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

KOMISI I DPR akan mulai mengelar Fit and Proper Test terhadap 11 calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), nantinya DPR akan memilih 5 orang yang kemudian diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk disahkan hingga periode lima tahun mendatang. 11 calon anggota Dewas yang akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan ini berasal dari berbagai unsur, yakni karyawan TVRI, Dosen, karyawan swasta dan praktisi / professional.

Pemilihan Dewas TVRI saat ini menjadi sangat penting, karena sistem penyiaran di tanah air kini mulai bermigrasi dari analog ke digital. Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi nomor 2053 tahun 2016 tengah melakukan uji coba siaran digital hingga 9 Juni 2017 dan TVRI menjadi pengelola multipleksing (Mux) dari siaran ujicoba ini, bukan hanya di Jabodetabek tapi ujicoba siaran digital dengan menggunakan mux TVRI juga dilaksanakan di beberapa daerah, seperti Bandung (Jawa Barat), Medan (Sumatera Utara), Kepulauan Riau (Kepri), Bali, Yogyakarta dan Makassar. TVRI bahkan telah bersiaran digital di 29 propinsi.

Posisi Dewan Pengawas sangat strategis dalam organisasi TVRI, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang LPP TVRI disebutkan, tugas Dewas antara lain adalah menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja, anggaran tahunan, kebijakan pengembangan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran.

Dewas juga bertugas mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran. Merujuk tugas ini, maka anggota Dewan Pengawas TVRI terpilih harusnya seorang yang professional dan memiliki integritas dalam menjalankan tugasnya.

Tugas berat lainnya yang harus dipikul anggota Dewas terpilih nanti adalah bagaimana bisa membuat TVRI memperoleh keuntungan seperti mana lembaga penyiaran swasta. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap TVRI selama 4 tahun terakhir yang selalu memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer kepada TVRI telah menunjukkan, bahwa lembaga penyiaran yang sudah berusia 54 tahun ini selalu menyebabkan negara rugi. BPK menemukan potensi kerugian mencapai Rp.400 miliar.

Salah satu potensi pemasukan yang besar bagi TVRI di masa mendatang adalah saat menjadi pengelola mux siaran digital, apalagi jika revisi Undang-undang Penyiaran nantinya menunjuk TVRI sebagai pengelola tunggal multipleksing atau single mux, maka dengan menyewakan kanal di mux TVRI kepada lembaga penyiaran digital swasta, TVRI bisa menerima pemasukan (revenue) untuk meringankan beban negara. Anggota Dewas TVRI yang terpilih juga harus mampu memuluskan penyatuan Radio Republik Indonesia (RRI) dan TVRI dalam Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (UU RTRI) dalam sistem digital.

Bola kini berada di tangan DPR untuk benar-benar memilih anggota Dewas TVRI yang bisa membuat TVRI untung, jika Komisi I DPR yang terdiri dari 10 fraksi lebih mendahulukan kepentingan politik sesaatnya dibandingkan kepentingan bangsa, maka Presiden Jokowi harus turun tangan dengan memberikan arahan kepada partai-partai politik pendukung pemerintah untuk memilih anggota Dewas TVRI yang kompeten, karena ujung-ujungnya Dewan Pengawas harus melaporkan tugasnya kepada Presiden dan DPR.

* Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Bunda Mulia Jakarta

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x