Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 29 Mei 2017 | 10:50 WIB

Pengampunan Pajak, Kisah yang Takkan Terulang (2)

Oleh : Adv. Reno Kentdrinan, SH, SE, | Senin, 3 April 2017 | 14:45 WIB
Pengampunan Pajak, Kisah yang Takkan Terulang (2)
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

PEMERINTAH telah sangat bekerja keras dalam menunjukkan keseriusan dalam pelayanan Pengampunan Pajak ini. Hal ini sangat patut kita apresiasi sebagai wujud keseriusan dan tekad pemerintah dalam pencapaian target penerimaan pajak.

Membludaknya antrian penerimaan Pengampunan Pajak sebagaimana telah disebutkan di atas di tahap 1 (satu) yaitu tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 banyak menyisakan cerita unik soal antrian dan pembatasan menyampaikan SPH, selain itu juga mengenai pelaporan SPT Tahunan 2015 yang waktu penyampaian SPT nya disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 PMK Nomor : 118/PMK.03/2016.

Terkadang banyak wajib pajak baru ikut tersadarkan dengan pentingnya Pengampunan Pajak ini sehingga, "baru" ada keinginan mengikuti Pengampunan Pajak padahal selama ini belum pernah menyampaikan SPT Tahunan sama sekali.

Untuk hal tersebut beberapa teman wajib pajak langsung segera menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan 2015 yang dimaksud, beserta pembayaran pajaknya (jika kurang bayar). Karena menyampaikan SPT Tahunan 2015 setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak maka harta yang dilaporkan di tahun 2015 tidak dapat diakui sebagai harta yang "tidak" ikut menjadi Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT). Hal ini dimaksudkan pemerintah agar tidak terjadi penumpukan harta di tahun 2015 yang seharusnya menjadi objek Pengampunan Pajak itu sendiri. Begitulah kira-kira prinsip jiwa pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tersebut.

Dalam prakteknya di lapangan, penerapan pasal 18 PMK Nomor 118/PMK.03/2016 banyak mengundang konflik antara wajib pajak dengan petugas peneliti Pengampunan Pajak. Beberapa di antaranya ada yang harus menambah jumlah uang tebusan dikarenakan kesalahan dan/atau ketidaktahuan wajib pajak dalam menginterpretasikan pasal 18 tersebut. Namun ada juga bahkan beberapa diantaranya ada yang harus terpaksa ditolak karena kekurangan uang tebusannya belum dapat dibayarkan.

Antrian penerimaan Pengampunan Pajak juga banyak dipengaruhi oleh "waktu kedatangan" dan "kelengkapan dokumen/berkas SPH". Waktu kedatangan di KPP atau DJP saat akan menyampaikan SPH banyak dipengaruhi oleh kesigapan aparat keamanan atau satuan pengamanan (satpam) setempat. Beberapa teman konsultan pajak yang sering melaporkan SPH di DJP selama sembilan bulan tersebut bahkan sempat menjalin keakraban dengan beberapa satpam setempat. Bagi petugas satpam, antrian penerimaan Pengampunan Pajak ini merupakan salah satu "tugas negara" bagi mereka karena momen ini tak akan pernah terulang kedua kalinya bagi mereka sebagai satuan pengamanan. Bagaimanapun peranan mereka tidak kecil dan sepele, justru terkadang ujung tombak pelaporan penerimaan kadang ada di tangan mereka. Perlu diketahui jika petugas pajak buka sampai jam 04:30 WIB dini hari, pernahkah terlintas dalam benak kita bahwa para petugas satpam juga merasakan hal yang sama atau bahkan lebih berat dari para petugas peneliti Pengampunan Pajak itu sendiri.

Para petugas satpam juga bisa dibilang unik dengan terkait peranan antrian dalam pelayanan Pengampunan Pajak tersebut. Ada informasi dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya bahwa beberapa petugas satpam menerima "pesanan khusus" dalam antrian Pengampunan Pajak tersebut. Karena dalam soal mengantri bukanlah hal yang mudah dan sederhana.

Kisah antrian yang panjang, menunggu dalam waktu yang berjam-jam bahkan ada yang sampai menunaikan sholat subuh di kantor DJP demi agar mendapat antrian awal dan tidak menunggu dalam waktu yang berjam-jam. Konon pada tanggal 31 Maret 2017 pada jam 00:00 di kantor DJP seharusnya sudah ditutup penerimaan SPH namun, berdasarkan informasi beberapa teman bahwa pada jam-jam tersebut justru nomor antrian masih 400 nomor lagi yang belum terlayani SPH nya. Oleh karena itu maka tidak heran jika baru selesai pada jam 04:30 WIB semuanya selesai SPH diterima di hari terakhir tersebut.

Penulis punya pengalaman pada 30 Maret 2017 datang ke kantor DJP pada jam 12:00 WIB siang. Ternyata petugas penerima (satpam) memberitahukan bahwa antrian sudah ditutup dan dipersilahkan datang lagi keesokan harinya serta tidak lupa mengingatkan kepada agar datang pagi-pagi supaya masih bisa mendapatkan nomor antrian. Saya pun melangkah pulang dan kebetulan masih ada waktu jam kerja sehingga saya melaporkan SPH tersebut di KPP terdaftar saja.

Nomor antrian merupakan nomor sakral pada waktu penyampaian SPH karena, dengan nomor tersebut itulah nasib kita ditentukan. Hal ini terkait juga dengan kondisi fisik kita yang sudah lelah atau tidak dalam menunggu berjam-jam atau hanya sebentar saja. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak bagi yang akan mengikuti program ini maka, pemerintah membuka beberapa tempat pelayanan Pengampunan Pajak termasuk diantaranya adalah KPP PMA yang berada di Kalibata Jakarta.

Pada 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017 telah diterbitkan softcopy SPH dengan format terbaru. Sebenarnya form SPH terbaru itu tidaklah jauh berbeda dengan form SPH terdahulu yang digunakan di tahap gelombang 1 dan 2. Namun dalam pelaksanaannya banyak beberapa wajib pajak tidak mengetahui bahwa form SPH sudah berubah, dengan demikian ada beberapa wajib pajak yang harus merubah dahulu baik form hardcopy maupun softcopy-nya. Perubahan aturan penyampaian form SPH ini juga dirasakan terburu-buru dan tidak konsisten karena ada lampiran yang tidak wajib dilampirkan dalam form SPH yang terbaru tersebut namun, wajib dilampirkan di form SPH yang lama. Lampiran yang dimaksud adalah : "Surat Pengakuan Kepemilikan Harta". Lampiran ini muncul di form SPH yang lama namun, tidak muncul lagi di daftar lampiran form SPH yang terbaru. Dalam menyampaikan softcopy tersebut wajib pajak dituntut menyerahkan beserta fisik media tempat penyimpan softcopy tersebut. Artinya secara garis besar wajib pajak dituntut menyerahkan flashdisk atau CD tersebut kepada petugas. Jadi dapat dibayangkan berapa banyak DJP menampung flashdisk dan CD yang berisi data Pengampunan Pajak dari seluruh Indonesia. Namun ada beberapa tempat penerimaan SPH yang tidak mewajibkan menyerahkan fisik media tempat penyimpan softcopy tersebut.

Selain flashdisk atau CD sebagaimana disebutkan di atas, terkadang kita lupa bahwa peranan dan fungsi benda meterai juga tak kalah penting fungsinya. Menurut penelitian penulis, tingkat penjualan benda meterai selama 1 Januari 2016 sampai dengan 31 maret 2017 ada kemungkinan meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya karena dapat dimungkinkan terjadinya peningkatan penjualan meterai terkait dengan pelaporan SPH ini. Betapa tidak, dalam sebuah SPH yang lengkap beserta lampiran-lampirannya dimungkinkan membutuhkan meterai tempel minimal sebanyak 5 (lima) buah meterai.

SPH memang unik. SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan tidak membutuhkan meterai tempel di induk SPT-nya sedangkan SPH membutuhkan meterai sebagai kelengkapan wajib yang harus dipenuhi bagi setiap wajib pajak yang ikut program Pengampunan Pajak.

Surat Pernyataan Harta atau sering disebut SPH adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Harta, Utang, nilai Harta Bersih, penghitungan dan pembayaran Uang Tebusan. Seperti SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak bahwa, SPH merupakan dokumen ujung tombak yang dilakukan dalam menghimpun uang tebusan atas pengampunan pajak ini.

SPH merupakan sarana perhitungan bagi wajib pajak yang ikut program ini, dengan berbekal jumlah DPUT (Dasar Pengenaan Uang Tebusan) yang diperoleh dari Harta yaitu : akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian harta tersebut dapat dikurangkan oleh hutang sebagaimana diatur oleh PMK Nomor 118/PMK.03/2016 sehingga diperoleh nilai "Harta Bersih".

Setelah SPH diterima oleh petugas peneliti Pengampunan Pajak maka, para wajib pajak menerima Tanda Terima SPH. Dokumen tanda terima ini menjadi bukti bahwa SPH yang kita sampaikan telah diterima. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal tanda terima tersebut belum diperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak maka wajib pajak berhak memperolehnya dengan memohon kepada pihak DJP agar mencetak ulang Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Sebenarnya wajib pajak sudah berhak merasa "Lega" sejak diterbitkannya Tanda Terima SPH tersebut sebagaiamana motto Pengampunan Pajak yang sangat fenomenal : Ungkap Tebus - Lega. Kini Pengampunan Pajak telah berakhir dan entah kapan akan ada lagi program serupa. Hanya Tuhan yang tahu..

Sebagaimana kita ketahui bahwa Tahun 2015 adalah Tahun "Pembinaan" dimana tahun tersebut telah kita lalui bersama. Lalu kemudian dilanjutkan Program "Pengampunan Pajak mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017". Dan kini kita mulai bersama-sama tengah memasuki Tahun 2017 ini sebagai Tahun "Penindakan". Bismillah.... [Habis]

*Advokat dan Praktisi Pajak

 
Embed Widget

x