Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 27 September 2017 | 03:02 WIB

Pengampunan Pajak, Kisah yang Takkan Terulang (1)

Oleh : Adv. Reno Kentdrinan, SH, SE, | Senin, 3 April 2017 | 13:43 WIB
Pengampunan Pajak, Kisah yang Takkan Terulang (1)
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

PADA 1 Juli 2016 dimulailah apa yang dinamakan dengan program pengampunan pajak. Program ini berlandaskan hirarki peraturan paling tinggi di suatu negara yaitu, Undang-Undang.

Ketika itu masyarakat Indonesia khusunya para wajib pajak belum tersadarkan dengan Undang-Undang tersebut. Memang unik, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak tersebut terkesan dibuat secara mendadak di tengah-tengah kondisi APBN sedang membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan program pengampunan pajak paling sukses ketimbang negara-negara di dunia ini yang pernah melakukan program serupa. Kesuksesan ini diamini oleh ibu menteri keuangan Sri Mulyani pada tengah malam tepatnya pada tanggal 31 Maret 2017 saat detik-detik berakhirnya program pengampunan pajak yang semula sedianya berakhir pada jam 00:00 WIB dini hari namun, pada kenyataannya di lapangan berakhir pada tanggal 1 April 2017 dini hari.

Sebagaimana dilansir Tempo.Co, Jakarta bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan : "Deklarasi dalam negeri sebesar Rp3.633 triliun dan deklarasi luar negeri sebesar Rp1.034 triliun serta repatriasi sebesar Rp147 triliun ," kata MenKeu di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat, 31 Maret 2017.

Dari total pernyataan harta tersebut, jumlah penerimaan amnesti pajak mencapai Rp130,2 triliun. Penerimaan tersebut terdiri dari uang tebusan sebesar Rp113,9 triliun, pembayaran tunggakan Rp14,8 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp1,5 triliun.

Bahkan beberapa tempat pelayanan penerimaan SPH berakhir pada jam 04:30 WIB. Hal ini sesuai keterangan yang dikutip dari beberapa pihak di lapangan dan saya sebagai penulis kolom ini sendiri ikut terjun ke lapangan pada tanggal 31 Maret 2017 yang lalu. Dengan berbekal beberapa teman seperjuangan yang sedang berjuang untuk melaporkan SPH (Surat Pernyataan Harta) di hari terakhir program tersebut.

Sejak 1 Juli 2016 tidak sedikit yang sudah kami alami sebagai praktisi di lapangan, beberapa teman-teman seprofesi (konsultan pajak) banyak bertukar pengalaman dan saling berbagi kisah unik seputar pelaporan SPH dan detail teknis pelaporannya. Dari mulai banyak yang merasa diminta bolak-balik ke kantor pajak karena data-data tidak lengkap atau kurang dari yang seharusnya dilampirkan, sampai dengan kesalahan dalam pelaporan SPH itu sendiri yang banyak mengundang tanya dari berbagai sumber dan berbagai praktisi di lapangan.

Ketika tiga bulan pertama dimulai (tahap pertama) yang dimulai 1 Juli 2016 sampai dengan 30 September 2016 boleh dikatakan sebagai ujung tombak program itu sendiri. Hal ini beralasan sebab pencapaian Pengampunan Pajak di bulan-bulan tersebut merupakan akumulasi pencapaian tingkat "keramaian" yang paling heboh. Hal ini banyak mengundang media baik tulisan, televisi maupun radio bahwa program tersebut sempat membuat ramai di beberapa kalangan termasuk para pelaku bisnis pada khususnya dan para wajib pajak pada umumnya.

Ketika menginjak bulan-bulan kedua (tahap dua) yang dimulai 1 Oktober 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 mulailah dirasakan frekuensinya ada penurunan, tingkat keramaian orang berbondong-bondong mengikuti Pengampunan Pajak tidak seheboh seperti di tahap pertama.

Namun kesemuanya itu tentu tidaklah menjadikan parameter bahwa keramaian tahap pertama menjadi pertanda pemasukan lebih besar ke negara bagi yang membayar uang tebusan namun, juga sebaliknya yang pasti frekuensi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pemasukan negara dalam hal wajib pajak membayar uang tebusan pengampunan pajak.

Dalam penyampaian SPH (Surat Pernyataan Harta) Pengampunan Pajak, secara praktis di lapangan tidak jauh berbeda dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 . Petunjuk pelaksanaan tersebut mengatur segala sesuatu tentang tatacara pengampunan pajak termasuk bagaimana menyampaikannya dan cara mengisi SPH itu sendiri semua diatur di dalamnya.

Tingkat animo masyarakat justru semakin meningkat dalam menyampaikan SPH yang terjadi pada detik-detik terakhir yaitu pada tahap 3 (tiga) yang dimulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Di saat 1 (satu) bulan terkahir, dengan sendirinya para wajib pajak mulai teredukasi selama 8 (delapan) bulan sebelumnya dalam hal bagaimana menyampaikan SPH dengan baik dan benar. Terjadinya paradoks disaat wajib pajak membandingkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Namun demikian masyarakat semakin tersadarkan bahwa pengampunan pajak termasuk "Lex specialis derogat legi generali" yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Pada prakteknya Hukum Pajak merupakan contoh nyata dari penafsiran hukum tersebut.

Sekelumit beberapa kisah di lapangan yang benar-benar terjadi adalah bahwa hal-hal teknis dan detail terkadang tidak diketahui atau mungkin belum diketahui khususnya oleh para wajib pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak ini. Sebagai contoh dalam menyampaikan SPH ketika kita mengantri menunggu antrian tersebut dibatasi hanya maksimal 2 (dua) SPH.

Hal tersebut menyimpan kisah unik yaitu terjadi seputar masalah yang dialami beberapa teman konsultan pajak pada tanggal 31 Maret 2017 ketika dia pada pagi hari itu baru saja menyelesaikan 8 (delapan) SPH yang siap dilaporkan ke DJP yang notabene tanggal tersebut merupakan deadline hari terakhir dalam menyampaikan pelaporan SPH.

Dalam menyikapi hal ini beberapa teman konsultan pajak terpaksa menggunakan jurus "bagi-bagi tugas". Jurus ini adalah teknis tatacara menyampaikan SPH Pengampunan Pajak agar memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas bahwa penerimaan SPH hanya dibatasi 2 (dua) SPH saja.

Dengan demikian agar 8 (delapan) SPH tersebut diterima semuanya oleh tim peneliti Pengampunan Pajak maka, ke-8 (delapan) SPH tersebut harus terbagi menjadi 4 (empat) orang penerima kuasa dengan masing-masing melaporkan 2 (dua) SPH. Hal ini memang berkaitan dengan sumber daya manusianya juga yang menjadi perhatian di lapangan sebagai ujung tombak pelaporan SPH. Dengan demikian petugas penerima dan peneliti Pengampunan Pajak akan menganggap atau bahkan tidak mengetahui bahwasanya 8 (delapan) SPH tersebut sebenarnya ditangani oleh 1 (satu) orang konsultan pajak.

Hal lainnya yang mungkin juga dialami para wajib pajak dan beberapa teman konsultan pajak adalah mengenai masalah "waktu pelayanan Pengampunan Pajak". Sebagaimana diketahui kita bersama, selama sembilan bulan pelayanan Pengampunan Pajak dibuka juga termasuk hari Sabtu dan Minggu. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa menurut penulis. Sebagai seorang praktisi pajak sejak tahun 2000, baru kali ini sepanjang sejarah hidup penulis merasakan kantor pelayanan pajak dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) buka pada hari Sabtu dan Minggu. Bahkan pada tanggal 28 Maret 2017 kantor pelayanan pajak dan/atau DJP buka juga khusus menerima pelayanan Pengampunan Pajak. Kecuali KPP Bali dan Lombok tutup karena harus merayakan hari raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939. [Bersambung]

*Advokat dan Praktisi Pajak

 
Embed Widget

x